Paslon walikota dan wakil walikota madiun Maidi – Bagus Panuntun mengikuti debat perdana
kota madiun -pojokkota.net || Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2 Maidi – Bagus Panuntun (MADIUN) siap melanjutkan dan menyempurnakan periode pertama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai debat publik perdana antar paslon di Aston Madiun, Rabu (16/10).
Dalam debat publik tersebut, dua paslon lain menyinggung beberapa program hingga kinerjanya selama menjabat Wali Kota periode 2019-2024. Masing-masing pasangan calon (paslon) saling melontarkan pertanyaan dan jawaban mereka.
‘’Terima kasih KPU dan Alhamdulillah kita bisa mengikuti setiap tahapan-tahapan pilkada ini,’’ kata Maidi.
‘’Kalau ada program kurang sempurna disampaikan paslon lain, maka paslon Madiun nomor urut 2 siap melanjutkan,’’ ucapnya.
Ia menambahkan, butuh waktu untuk membangun Kota Madiun secara utuh. Karena saat kepemimpinannya di tengah periode, pandemi Covid-19 melanda. Sehingga sejumlah program harus ditunda lantaran adanya refocusing anggaran.
‘’Paslon nomor urut 2 akan bisa melanjutkan dan menyempurnakan periode pertama. Program jalan kita evaluasi jika perlu ditambah menuju kesejahteraan ke depan,’’ jelasnya.
Masyarakat diharapkan jeli dan paham memilih kepala daerah di kota Madiun untuk lima tahun ke depan. Dirinya menyebut pimpinan yang baik itu yang bisa mengukur kinerja, sudah pengalaman, dan ada hasilnya. Bukan sosok pemimpin yang baru mencari pengalaman dan belum terbukti kinerja, pengalaman, dan hasilnya.
‘’Paslon nomor 2 bekerja berdasarkan pengalaman bukan mau cari pengalaman. Sudah teruji satu periode,’’ ungkapnya.
Sementara itu Calon Wakil Wali Kota F Bagus Panuntun menjelaskan terkait program Peceland yang ditanyakan paslon lain. Menurutnya program tersebut bukan tak berhasil, melainkan ditunda karena anggaran yang di-refocusing imbas pandemi.
‘’Peceland project besar. Tentu akan ditawarkan. Kita semua tahu tertunda akibat pandemi Covid-19 karena refocusing anggaran refocusing,’’ jelasnya.
Selain itu, penundaan Peceland lanjutnya kesepakatan bersama seluruh pihak. Selain pemerintah pusat, juga keputusan wakil rakyat di DPRD Kota Madiun.
‘’DPRD tahu, saya di DPRD tahu anggaran ditarik. Sehingga, tidak mungkin dilaksanakan,’’ pungkasnya. (sal)
Penulis faisal redaksi www.pojokkota.net
