RSUD DOLOPO MADIUN DIDUGA MENGGELAPKAN ANGGARAN Rp. 74.413.000.000,- MELANGGAR UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Madiun, Pojok Kota 20 Mei 2024

Tahun 2022 RSUD Dolopo menerima anggaran sebesar Rp. 169.719.000.000,- yang merupakan anggaran tertinggi di SKPD Kab. Madiun. Dugaan Korupsi ini diungkapkan oleh sumber yang tidak mau disebutkan namanya juga sumber data dari LPSE Kab. Madiun diduga ada potensi korupsi di RSUD Dolopo dalam kurun waktu 2021-2022 cukup besar sebab tahun itu terjadi lompatan anggaran yang cukup besar dari Rp. 57.321.000.000,- di tahun 2021 menjadi Rp. 169.719.000.000,- dari anggaran terbesar no. 6 sekabupaten Madiun menjadi no. 1. Pos belanja untuk jasa medis berubah dari Rp. 12.712.000.000,- di tahun 2021 menjadi Rp. 74.000.000.000,- meskipun saat itu masih ada dalam masa pandemi Covid-19.
Masih menurut sumber yang sama, lompatan anggaran pasti ada namun tentunya tidak sebesar itu. Besarnya lompatan anggaran tersebut hanya akal-akalan dari RSUD Dolopo. Modus yang digunakan adalah selama pandemi COVID-19 membutuhkan dana besar untuk adanya peningkatan pelayanan dengan fasilitas baru. Fasilitas tersebut seperti penambahan ruang rawat inap anak, penyakit dalam, ruang rawat ortopedi dan gedung bersalin. Hal-hal tersebut sengaja dipakai untuk melambungkan anggaran, namun yang dilupakan RSUD Dolopo adalah jumlah pasien yang tidak sampai 100 orang serta penambahan ruang pelayanan belum bisa dilakukan karena gedung yang belum ada. Dan pada tahun 2023 pos belanja medis turun menjadi sekitar 20 milayaran dimana wabah COVID statusnya sudah dicabut yang artinya kondisi sudah normal, sedangkan gedung rawat inap anak dan seterusnya belum ada, belum digunakan. Yang menjadi tanda tanya adalah bagaiman membuat laporan untuk anggaran sebesar Rp. 74.413.000.000,- sedangkan ruang – ruang tersebut belum ada.
Belanja jasa medis itu belanja yang ditujukan untuk imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter ahli, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dokter psikologi dan tenaga medis.
Medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka dilakukan diagnosis, observasi, pengobatan dan tindakan rehabilitasi medis atau pelayanan yang lainnya. Tercatat RSUD Dolopo memiliki pegawai sebanyak 311 orang, mulai dari dokter, perawat dan tenaga lainnya untuk tenaga medis maupun tenaga non medis yang terbagi sebanyak 154 pns dan 157 tenaga kontrak. Seandainya anggaran dibagi rata untuk seluruh pegawai maka per orang bisa menerima lebih dari 239 juta.

Data yang tidak masuk akal di RSUD Dolopo adalah dokter umum yang berjumlah 14 orang (8 pns, 6 non pns), dokter spesialis 9 orang (5 pns, 4 non pns) bila dipakai maka tenaga dokter ini membutuhkan anggaran hampir 25 milyar rupiah sedangkan anggaran di tahun 2023 hanya sekitar 20 (milyar rupiah)
Dalam LHKN dokter Purnomo sebagai direktur rsud dolopo madiun Lhkn naik drastis…. di tahun 2021 naik fantastis dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 kekayaannya sebesar Rp. 20.357.000.000,- sedangkan tahun 2021 naik menjadi Rp. 24.572.000.000,-. Jika dilihat kekayaannnya naik sebanyak Rp. 4.214.000.000,- hanya dalam waktu 1 tahun.
Saat berita ini ditulis, pihak RSUD Dolopo belum dapat dikonfirmasi. (bersambung)

(Penulis Redaksi ) www.pojokkota.net